Purwakarta - Ratusan warga desa Karang Mukti lakukan aksi demo di halaman desa , tuntutan warga meminta sang kepala desa turun dari jabatan karena dianggap mencoreng nama lingkungan dengan kejadian penangkapan kepala desa EN yang kedapatan menggunakan Narkoba jenis Sabu dan harus menjalani Rahabilitasi oleh Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Selain dianggap sudah relevan memimpin karena kedapatan menggunakan Narkoba, sang kepala desa juga dianggap tidak transparan dalam mengelola dana desa sejak menjabat.
Dugaan adanya praktik Korupsi didugaakan warga karena banyaknya temuan warga diantaranya anggaran dana ketahanan pangan
" dana ketahanan pangan misalnya, harusnya ada ternak dan kandang sapi yang dikelola oleh warga dan desa yang jumlahnya diduga bernilai ratusan juta rupiah. Bukannya berkembang dan beranak, sapi yang seharusnya berjumlah 10 ekor pada kenyataannya tidak ada satupun didalam kandang alias kosong," ujar YS ( 50 ) salah seorang warga desa karang mukti yang ikut serta dalam aksi demo.
Kedua, ada juga anggaran ketahanan pangan untuk ternak ikan lele. Kolam kolam biologi yang hari ini berada di salah satu lahan , kondisinya bukan cuma kosong tidak ada ikan. Tapi kol tersebut juga rusak padahal dibangun dengan anggaran yang juga bernilai puluhan juta rupiah.
" aksi kami ini bukan tidak suka dengan pribadi kepala desa, tapi bagaimana kami atas nama warga mempertanggung jawaban anggaran yang diberikan oleh pemerintah ke desa kami bisa dipertanggung jawabkan bersama. Kami atas nama warga desa karang mukti tidak ingin nama desa kami rusak gara gara satu orang," ungkapnya lagi.
Apalagi lanjut S ( 46 ) warga lain yang juga ikut dalam aksi demo menjelaskan, jika ramai di pemberitaan bahwa kepala desa benar ditangkap oleh Polisi gara gara menggunakan Narkoba.
" kepala desa atau pemerintahan desa harinya memberikan contoh tentang penuntasan Narkoba, bukan malah kepala desa nya sendiri sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Jelas sangat meresahkan warga, khawatir anak muda di desa kami kebawa ulah tidak patut yang malah dilakukan oleh kepala desa," tegasnya.
Dari kejadian ini, warga memuntut adanya pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum ( APH ) khususnya di tiga tahun terakhir 2023 sampai dengan 2025 , warga meminta adanya pemeriksaan secara menyeluruh dan terbuka untuk umum tentang penggunaan dana desa karang mukti," lanjutnya.
Dan dihadapan Muspika yang hadir diantaranya Camat Bungursari, Kapolsek Bungursari, Danramil Bungursari. Warga meminta dengan segera menon aktifkan Endin sebagai kepala desa dan menggantikan sementara dengan kepala desa sementara.
" dan untuk keleluasaan inspektorat, BPK dan APH melakukan pemeriksaan. Kami meminta Bupati Purwakarta Om Zein menonaktifkan kepala desa, menjaga adanya main mata atau pengkondisian oleh kepala desa ke pihak terkait," tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, kepala desa Endin tidak bisa dimintai keterangan karena tidak berada di desa.