PURWAKARTA – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Purwakarta menggelar Silaturahmi Kerja Daerah (Silatkda) pada Sabtu, 25 April 2026, dengan nada yang cukup kritis namun tetap solutif.
Bertempat di Bale Diklat Tritangtu Sadang Kabupaten Purwakarta, forum ini menjadi panggung bagi para intelektual untuk membedah masalah fundamental daerah, mulai dari isu degradasi moral hingga kemandirian organisasi di tengah minimnya sokongan anggaran pemerintah.
Bendahara Umum ICMI Orwil Jawa Barat, H. Asep Sahid Gatara, mengatakan agar pengurus di Purwakarta untuk melakukan upaya-upaya atau program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Ia mendorong lahirnya program 'Desa Cendekiawan' sebagai prototipe desa mandiri yang mengintegrasikan kualitas iman, pikir, dan karya nyata.
"Kami mendorong Orda Purwakarta merintis Desa Cendekiawan. Ini bukan sekadar nama, tapi model desa yang kualitas hidupnya tinggi karena ditopang oleh kualitas imtak dan iptek," ujar Dr. Asep, usai acara tersebut, Sabtu (25/4/2026).
Fokus utamanya adalah mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui sektor pendidikan agar selaras dengan standar 'Jawa Barat Istimewa'.
Sikap Keras Terhadap Krisis Karakter di SMAN 1 Purwakarta
Acara ini juga diwarnai dengan respons tajam terkait insiden tindakan tidak terpuji siswa terhadap guru yang baru-baru ini terjadi di SMAN 1 Purwakarta.
Ketua ICMI Orda Purwakarta, Hj. Dian Kencana, menyebut kejadian tersebut sebagai alarm keras adanya krisis karakter sistemik yang dipicu oleh lemahnya literasi digital dan adab.
ICMI Purwakarta secara resmi merilis tiga poin sikap hukum dan moral:
Kecaman Keras: Mengutuk segala bentuk pelanggaran adab terhadap pendidik sebagai pelecehan terhadap marwah pendidikan.
Darurat Literasi Digital: Menilai insiden tersebut sebagai dampak negatif teknologi yang gagal difilter oleh nilai-nilai moral.
Sinergi Radikal: Mendesak pemerintah, sekolah, dan keluarga untuk berhenti melakukan pembiaran dan segera merumuskan kurikulum adab yang konkret.
"Penghormatan kepada guru adalah harga mati. Pengurus Dewan Pendidikan ke depan jangan hanya duduk di belakang meja; mereka harus tahu lapangan dan mau berkeringat memperbaiki karakter anak didik kita," tegas Dian Kencana saat menyampaikan sambutannya.
Dian Kencana mengungkapkan fakta menarik sekaligus menyayangkan bahwa selama ini ICMI Purwakarta bergerak secara mandiri tanpa suntikan dana hibah dari Pemerintah Daerah.
Operasional organisasi sepenuhnya mengandalkan sistem 'rereongan' (patungan) dari dewan pakar dan donatur.
Meskipun mandiri, ICMI berharap ke depan sinergi dengan Pemda bisa lebih proporsional, mengingat kontribusi pemikiran para cendekiawan sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan publik.
Selain menyusun program kerja tahunan, Silakda ini menjadi ajang konsolidasi untuk mengawal transisi kepemimpinan di lembaga keagamaan seperti MUI, Baznas dan juga Dewan Pendidikan yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan.
ICMI berkomitmen memastikan pemimpin yang terpilih nanti adalah sosok yang amanah, memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, serta mampu berkolaborasi demi kemajuan umat tanpa terkooptasi kepentingan politik sempit.