Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, MP, hadir langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, S.Pd., MM. Kehadiran ini menunjukkan dukungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap upaya penataan aktivitas pertambangan yang berkelanjutan di wilayah Jawa Barat.
Ekspose tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Turut hadir pula Bupati Cianjur, Bupati Bogor, Sekda Kabupaten Bogor, serta sejumlah kepala perangkat daerah Kabupaten Bogor, di antaranya Kepala Bapperida, Kepala BPAKD, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Yang menarik, evaluasi ini melibatkan tim audit independen dari perguruan tinggi ternama, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Padjadjaran (Unpad). Keterlibatan akademisi lintas disiplin tersebut diharapkan mampu memastikan proses evaluasi berjalan secara objektif, komprehensif, dan berbasis keilmuan.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pengelolaan aktivitas pertambangan harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya mengejar manfaat ekonomi, kebijakan yang diambil juga harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, kesejahteraan pekerja, serta dampak sosial dan lalu lintas di kawasan terdampak.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jawa Barat telah membentuk tim investigatif lintas bidang yang melibatkan pakar lingkungan hidup, pertambangan, dan ketenagakerjaan. Seluruh rekomendasi kebijakan ke depan akan didasarkan pada data ilmiah dan hasil kajian akademis, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat.
Melalui ekspose ini, diharapkan aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Raya dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil, meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jawa Barat yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.
Usai pelaksanaan ekspose, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait hibah lahan Unit Sekolah Baru (USB) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan ini menjadi wujud nyata sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sektor pendidikan di Jawa Barat.