Purwakarta – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Purwakarta mendesak Pemerintah Daerah segera membentuk tim pengawas independen guna mencegah dan mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih cukup tinggi di berbagai sektor pelayanan dan pungutan daerah.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Purwakarta, Ryan Andriayana Putra, menyampaikan desakan tersebut dalam konferensi pers di kantor sekretariat organisasi, hari ini. Ia menegaskan bahwa selama ini pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah masih dilakukan oleh unsur internal pemerintah, sehingga dinilai kurang efektif dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Kami melihat masih ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, baik dari lingkungan birokrasi maupun pihak luar, sehingga potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah hilang atau tidak tercatat dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan tim yang benar-benar mandiri, tidak terikat kepentingan tertentu, dan terdiri dari unsur profesional, akademisi, serta perwakilan masyarakat," ujarnya.
Menurut data yang dihimpun KNPI, kebocoran PAD banyak terjadi pada sektor perizinan usaha, retribusi daerah, pajak daerah, serta pengelolaan aset milik daerah. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik bagi warga.
Tim independen yang dimaksud diharapkan memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, pengecekan lapangan, hingga memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tim ini juga berperan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan atau praktik yang tidak wajar dalam pengumpulan dan penggunaan dana daerah.
"Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya dinikmati bersama justru hilang karena kelalaian atau kesengajaan. Kami siap berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam tim tersebut demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel," tambah Andi.
Pihak KNPI juga meminta agar hasil kerja tim ini dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga publik dapat mengawasi langsung kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang berasal dari rakyat.
" jangan ada lagi kebocoran kebocoran pendapatan yang dilakukan oknum pemain pajak, jika ditemukan KNPi menyarankan APH menindaklanjuti agar tidak ada lagi kerugian Negara," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan yang disampaikan oleh organisasi kepemudaan tersebut.