Purwakarta – Dewan Pengurus Kecamatan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kecamatan Campaka melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 yang bertempat di Aula Desa Cimahi pada Minggu (26/7). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota BPD se-Kecamatan Campaka serta aparatur pemerintah desa untuk menyamakan persepsi terkait tugas, fungsi, dan hak Badan Permusyawaratan Desa.
Firmansyah, S.H., selaku Ketua ABPEDNAS Kecamatan Campaka, dalam sambutannya menekankan bahwa posisi BPD sangat krusial sebagai mitra sekaligus kontrol bagi pemerintahan desa. Ia mengingatkan agar setiap anggota BPD memahami batasan tugas dan wewenangnya agar tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.
"BPD adalah mitra di samping juga selaku kontrol pemerintahan desa. Harus diketahui ada tugas, hak, dan fungsi BPD sehingga tidak menyalahi aturan. Selain itu, BPD juga dituntut untuk menyusun laporan kinerja selama menjabat sebagai bentuk akuntabilitas," ujar Firmansyah.
Hadir pula Camat Campaka, Dikky Sukmawijaya, S.IP., M.KP., yang memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dalam arahannya, Dikky menegaskan bahwa kolaborasi antara BPD dan Kepala Desa harus didasarkan pada prinsip kemitraan yang setara, bukan hubungan atasan-bawahan.
"Ini adalah kebanggaan bagi camat melihat antusiasme dalam rapat kerja ini. Seiring regulasi yang ada, BPD berperan sebagai mitra kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Musyawarah harus selalu didahulukan dalam bentuk kerjasama dengan pemerintahan," tegas Dikky Sukmawijaya.
Camat menambahkan bahwa sinergi yang baik antara legislatif desa (BPD) dan eksekutif desa (Kepala Desa) akan menghasilkan kebijakan yang lebih matang dan berpihak pada kepentingan rakyat. "Ini bukan berarti bawahan dan atasan, akan tetapi sejajar dalam kerjasama penyelenggaraan pemerintahan desa," pungkasnya.
Melalui rakor ini, ABPEDNAS Kecamatan Campaka berharap dapat meningkatkan kapasitas para anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang transparan, demokratis, dan berkeadilan di wilayah Kecamatan Campaka. (*).